Pidato SBY vs Sidang Jalanan Mahasiswa - kampus.okezone.com

Pidato SBY vs Sidang Jalanan Mahasiswa - kampus.okezone.com

DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar unjuk rasa memprotes pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senin (16/8/2010). Unjuk rasa disampaikan mahasiswa dengan cara aksi sidang tandingan secara teatrikal di depan pagar gedung DPR dengan mengusung tema Sidang Paripurna Jalanan dari Mahasiswa untuk Indonesia.

Aksi akan digelar tepat saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan Nota Keuangan. Aksi didasari oleh protes mahasiswa terhadap pos–pos belanja APBN yang selama ini dianggap tak memihak terhadap rakyat miskin.

Humas BEM UI Ilham Dwi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini diagung-agungkan pemerintah menyisakan banyak masalah di belakang. Tren kenaikan pertumbuhan selama ini, kata Ilham, dijadikan alibi dan justifikasi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi.

“Padahal realitas di lapangan serta data statistik berbeda, pertumbuhan ekonomi selama ini hanya menjadi fatamorgana, masyarakat tidak mendapatkan dampak yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi hanya mendapatkan remah-remah kue ekonomi, sedangkan kelas ekonomi menengah ke atas mendapatkan porsi besar,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 15 Agustus.

Menurut Ilham, ketimpangan antar daerah dan kelompok ekonomi adalah masalah struktural di perekonomian Indonesia. Ketimpangan ini, lanjut Ilham, merupakan sebuah kekhilafan kultural yang sudah terjadi selama tiga dekade lebih dan perlu langkah strategis untuk memperbaiki proses distribusi sehingga tercipta pemerataan.
“Proses distribusi ini bersinggungan erat dengan alokasi anggaran. Untuk itulah kami mengangkat isu APBN untuk dikawal dan diadvokasi, kami menyadari proses penjagaan anggaran ini ini merupakan representasi advokasi kebijakan selama satu tahun ke depan, karena semua kebijakan bermula dari proses pengalokasian anggaran, dan proses itu bernama APBN,” jelasnya.

Menurut BEM UI, ketimpangan antar daerah juga masih menjadi masalah, seperti data di tahun 2008 menunjukkan, provinsi-provinsi di Jawa menguasai 60 persen produk domestik bruto (PDB), Sumatra 20 persen, sedangkan daerah-daerah lain hanya menyumbangkan 20 persen. Sisanya, desentralisasi yang selama ini dijadikan ujung tombak pemerataan ternyata belum banyak mengubah proporsi PDB antardaerah di Indonesia.(rhs)