Siaran pers 6 September 2010
Aksi Sosial BEM UI: Sebuah Teguran Moral untuk Anggota DPR
"Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan."-Pramoedya Ananta Toer.
Dalam keruwetan Indonesia hari ini yang dipenuhi oleh rintihan lapar anak bangsanya, anggota Dewan “yang katanya” Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan sebuah proyek revitalisasi infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan personal.
Kala rakyat Indonesia, lebih dari separuhnya hidup dengan kurang dari USD $2 setiap hari (Data Biro Pusat Statistik tahun 2009), para wakil rakyat justru ingin membangun gedung baru dengan nilai 1,6 triliun lengkap dengan segenap fasilitas sosialnya mulai dari spa hingga kolam renang. Nilai ini setara dengan-berdasarkan konstruksi RAPBN 2010- JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bagi sedikitnya 8,9 juta orang atau 1.000.000 ton beras miskin.
Ini menunjukkan secara gamblang terjadinya pengkhianatan kepada amanah, harapan dan impian rakyat yang tertaut pada para anggota DPR sebagai representator kepentingan rakyat.
Berdasarkan pemahaman tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR dan menuntut realokasi anggaran pembangunannya bagi pos-pos anggaran yang berkorelasi dengan akselerasi kesejahteraan rakyat miskin.
Dan kami membagikan sejumlah sembako (bakti sosial) kepada masyarakat sekitar gedung DPR sebagai simbol bahwasannya masih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan.
HIDUP MAHASISWA!
HIDUP RAKYAT TERTINDAS INDONESIA!
Humas BEM UI:
Ilham Dwi (085697226883)
Monday, September 6, 2010
Monday, August 16, 2010
Mahasiswa gelar paripurna tandingan
Mahasiswa gelar paripurna tandingan
Jakarta–Puluhan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi di depan DPR yang dijaga ratusan petugas keamanan, Senin (16/8). Saat itu di dalam Gedung DPR tengah digelar pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Aksi teatrikal yang digelar puluhan mahasiswa ‘Jaket Kuning’ dinamai Sidang Paripurna Jalanan. Beberapa mahasiswa berperan seolah sedang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
Lengkap dengan jas dan intonasi suara yang mirip, salah satu mahasiswa memerankan Presiden SBY. Beberapa mahasiswa lainnya memainkan aksinya seperti anggota DPR RI, yang ditandai dengan memakai topeng.
Ceritanya, si “Presiden SBY” membeberkan keberhasilannya dalam memimpin negara ini. Namun, para “rakyat, petani dan buruh” berteriak “bohong besar”. Sementara yang berperan sebagai anggota DPR RI hanya diam sambil cengar-cengir.
Dalam orasinya, puluhan mahasiswa lainnya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan pemerintah, masih banyak menyisakan masalah.
Beberapa contoh, masih banyaknya anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan dan masih tingginya angka kemiskinan.
inilah/rif
Pidato SBY vs Sidang Jalanan Mahasiswa - kampus.okezone.com
Pidato SBY vs Sidang Jalanan Mahasiswa - kampus.okezone.com
DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar unjuk rasa memprotes pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senin (16/8/2010). Unjuk rasa disampaikan mahasiswa dengan cara aksi sidang tandingan secara teatrikal di depan pagar gedung DPR dengan mengusung tema Sidang Paripurna Jalanan dari Mahasiswa untuk Indonesia.
Aksi akan digelar tepat saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan Nota Keuangan. Aksi didasari oleh protes mahasiswa terhadap pos–pos belanja APBN yang selama ini dianggap tak memihak terhadap rakyat miskin.
Humas BEM UI Ilham Dwi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini diagung-agungkan pemerintah menyisakan banyak masalah di belakang. Tren kenaikan pertumbuhan selama ini, kata Ilham, dijadikan alibi dan justifikasi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi.
“Padahal realitas di lapangan serta data statistik berbeda, pertumbuhan ekonomi selama ini hanya menjadi fatamorgana, masyarakat tidak mendapatkan dampak yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi hanya mendapatkan remah-remah kue ekonomi, sedangkan kelas ekonomi menengah ke atas mendapatkan porsi besar,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 15 Agustus.
Menurut Ilham, ketimpangan antar daerah dan kelompok ekonomi adalah masalah struktural di perekonomian Indonesia. Ketimpangan ini, lanjut Ilham, merupakan sebuah kekhilafan kultural yang sudah terjadi selama tiga dekade lebih dan perlu langkah strategis untuk memperbaiki proses distribusi sehingga tercipta pemerataan.
“Proses distribusi ini bersinggungan erat dengan alokasi anggaran. Untuk itulah kami mengangkat isu APBN untuk dikawal dan diadvokasi, kami menyadari proses penjagaan anggaran ini ini merupakan representasi advokasi kebijakan selama satu tahun ke depan, karena semua kebijakan bermula dari proses pengalokasian anggaran, dan proses itu bernama APBN,” jelasnya.
Menurut BEM UI, ketimpangan antar daerah juga masih menjadi masalah, seperti data di tahun 2008 menunjukkan, provinsi-provinsi di Jawa menguasai 60 persen produk domestik bruto (PDB), Sumatra 20 persen, sedangkan daerah-daerah lain hanya menyumbangkan 20 persen. Sisanya, desentralisasi yang selama ini dijadikan ujung tombak pemerataan ternyata belum banyak mengubah proporsi PDB antardaerah di Indonesia.(rhs)
DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar unjuk rasa memprotes pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senin (16/8/2010). Unjuk rasa disampaikan mahasiswa dengan cara aksi sidang tandingan secara teatrikal di depan pagar gedung DPR dengan mengusung tema Sidang Paripurna Jalanan dari Mahasiswa untuk Indonesia.
Aksi akan digelar tepat saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan Nota Keuangan. Aksi didasari oleh protes mahasiswa terhadap pos–pos belanja APBN yang selama ini dianggap tak memihak terhadap rakyat miskin.
Humas BEM UI Ilham Dwi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini diagung-agungkan pemerintah menyisakan banyak masalah di belakang. Tren kenaikan pertumbuhan selama ini, kata Ilham, dijadikan alibi dan justifikasi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi.
“Padahal realitas di lapangan serta data statistik berbeda, pertumbuhan ekonomi selama ini hanya menjadi fatamorgana, masyarakat tidak mendapatkan dampak yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi hanya mendapatkan remah-remah kue ekonomi, sedangkan kelas ekonomi menengah ke atas mendapatkan porsi besar,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 15 Agustus.
Menurut Ilham, ketimpangan antar daerah dan kelompok ekonomi adalah masalah struktural di perekonomian Indonesia. Ketimpangan ini, lanjut Ilham, merupakan sebuah kekhilafan kultural yang sudah terjadi selama tiga dekade lebih dan perlu langkah strategis untuk memperbaiki proses distribusi sehingga tercipta pemerataan.
“Proses distribusi ini bersinggungan erat dengan alokasi anggaran. Untuk itulah kami mengangkat isu APBN untuk dikawal dan diadvokasi, kami menyadari proses penjagaan anggaran ini ini merupakan representasi advokasi kebijakan selama satu tahun ke depan, karena semua kebijakan bermula dari proses pengalokasian anggaran, dan proses itu bernama APBN,” jelasnya.
Menurut BEM UI, ketimpangan antar daerah juga masih menjadi masalah, seperti data di tahun 2008 menunjukkan, provinsi-provinsi di Jawa menguasai 60 persen produk domestik bruto (PDB), Sumatra 20 persen, sedangkan daerah-daerah lain hanya menyumbangkan 20 persen. Sisanya, desentralisasi yang selama ini dijadikan ujung tombak pemerataan ternyata belum banyak mengubah proporsi PDB antardaerah di Indonesia.(rhs)
Presiden Disindir Mahasiswa
Presiden Disindir Mahasiswa
Metrotvnews.com, Jakarta: Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar sidang paripurna jalanan di luar gedung DPR, Senin (16/8). Aksi itu berlangsung saat Presiden Susilo ambang Yudhoyono membacakan pertanggungjawaban di Gedung DPR.
Aksi itu berupa pertunjukan teatrikal yang menggambarkan Presiden berpidato di sidang paripurna. Tiba-tiba, seorang petani berlutut di hadapan sang Presiden. Sebagai wakil masyarakat kecil, petani itu meminta Presiden memperbaiki nasib rakyat kecil. Pasalnya, rakyat menderita akibat harga pupuk yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang terus meroket.
Unjuk rasa ini sebagai sindiraan. Mahasiswa menilai pidato Presiden SBY itu hanya bentuk pencitraan lantaran tak sesuai dengan kondisi masyarakat.(***)
Metrotvnews.com, Jakarta: Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar sidang paripurna jalanan di luar gedung DPR, Senin (16/8). Aksi itu berlangsung saat Presiden Susilo ambang Yudhoyono membacakan pertanggungjawaban di Gedung DPR.
Aksi itu berupa pertunjukan teatrikal yang menggambarkan Presiden berpidato di sidang paripurna. Tiba-tiba, seorang petani berlutut di hadapan sang Presiden. Sebagai wakil masyarakat kecil, petani itu meminta Presiden memperbaiki nasib rakyat kecil. Pasalnya, rakyat menderita akibat harga pupuk yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang terus meroket.
Unjuk rasa ini sebagai sindiraan. Mahasiswa menilai pidato Presiden SBY itu hanya bentuk pencitraan lantaran tak sesuai dengan kondisi masyarakat.(***)
Subscribe to:
Posts (Atom)