release SIDANG PARIPURNA JALANAN BEM UI

Siaran Pers (16 Agustus 2010)

“Sidang Paripurna Jalanan”
dari Mahasiswa untuk Indonesia
(16 Agustus 2010, Depan Pagar Gedung DPR RI, saat pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden RI)

“the efficiency contributions of the market mechanism can hardly be doubted ... but these efficiency results do not, on their own, guarantees distributional equity” (Sen 1999, hal 143)

Pertumbuhan ekonomi yang selama ini diagung-agungkan pemerintah menyisakan banyak masalah dibelakangnya, tren kenaikan pertumbuhan selama ini dijadikan alibi dan justifikasi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi, padahal realitas dilapangan serta data statistik berbicara lain, pertumbuhan ekonomi selama ini hanya menjadi fatamorgana yang memberikan ilusi terhadap oase kesejahteraan ekonomi yang tidak kunjung ada, masyarakat miskin semakin teralineasi karena tidak mendapatkan dampak yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi, mereka hanya mendapatkan rimah-rimah kue ekonomi, sedangkan kelas ekonomi menengah keatas mendapatkan porsi terbesarnya.

Dalam terminologi ekonomi hal ini bisa diartikan sebagai ketimpangan antara proses akumulasi dengan proses distribusi (Chenery & Syrquin,1975) baik itu ketimpangan distribusi antar kelompok masyarakat ataupun antar daerah.
Mari biarkan statistik berbicara, di segi Akumulasi, pada tahun 1971 PDB Indonesia hanya Rp 3,8 Trilyun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.32 ribu sedangkan pada tahun 2009 PDB Indonesia sudah mencapai 5600 Trilyun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.24,3 Juta. Capaian tersebut merupakan sumbangsih utama dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung selama hampir 3 dekade, pada 1970-1977 ekonomi kita tumbuh sebesar 6,8%/tahun, dan pada 1999-2009 pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,7%/tahun.

Di segi distribusi, rasio gini sebagai indikator ketimpangan sejak 1960an -2007 berada disekitar 0,31-0,36, hal ini tergolong angka yang moderat. Namun bila melihat indikator lain yaitu proporsi pengeluaran kelompok rumah tangga, ternyata kelompok masyarakat dengan 20% pengeluaran tertinggi berkisar antara 40-42% dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia, sementara kelompok masyarakat dengan 40% pengeluaran terendah tetap ada di kisaran 20% dari keseluruhan rumah tangga Indonesia. Disamping itu ketimpangan antar daerah juga menjadi masalah, data di tahun 2008 menunjukkan provinsi-provinsi di Jawa menguasai 60% PDB, Sumatra 20%, sedangkan daerah-daerah lain hanya menyumbangkan 20% sisanya, desentralisasi yang selama ini dijadikan ujung tombak pemerataan ternyata belum banyak mengubah proporsi PDB antar daerah di Indonesia (Nazara,2010)

Ketimpangan antar daerah dan kelompok ekonomi adalah masalah struktural di perekonomian Indonesia, ketimpangan ini merupakan sebuah kekhilafan kultural yang sudah terjadi selama 3 dekade lebih, perlu langkah strategis untuk memperbaiki proses distribusi sehingga tercipta pemerataan. Proses distribusi ini bersinggungan erat dengan alokasi anggaran. Oleh karena itu kami menuntut di :

Bidang Pertanian
1.Peningkatan produksi pangan yang masih rendah.
2.Peningkatan Upah Buruh Tani dan Nilai Tukar Petani
3.Peningkatan Subsidi sektor pertanian (pupuk dan benih)
4.Peningkatan anggaran bagi sektor pertanian.
5.Memperluas akses pertanian terhadap permodalan.
6.Adanya Pengaturan yang jelas tentang Kepemilikan Tanah, jangan sampai merugikan masyarakat (petani kecil).

Bidang Pendidikan
1.Anggaran 20% diluar belanja pegawai.

Bidang Kesehatan
1.Perubahan orientasi anggaran dari berparadigma kuratif dan rehabilitative menjadi preventif dan promotif
2.Tingkatkan anggaran kesehatan sesuai dengan amanah UU no 36 tahun 2009
3.Jaminan kesehatan bagi rakyat miskin
4.Berikan perhatian proporsional terhadap daerah dan pusat dalam hal pemerataan
anggaran kesehatan
5.Tingkatkan kualitas SDM dan fasilitas kesehatan secara merata di pusat dan daerah

Bidang Hutang
1.Mengalokasikan hutang untuk pembangunan yang dapat menciptakan daya ungkit ekonomi (hutang produktif)
2.Melakukan seleksi terhadap utang-utang yang memiliki agenda tersembunyi

Bidang Energi
1.Merevisi berbagai kontrak karya yang tidak menguntungkan bagi Negara
2.Mengoptimalkan sumber daya energy terbarukan

Dan BEM UI mengangkat isu APBN untuk dikawal dan diadvokasi, kami menyadari proses penjagaan anggaran ini ini merupakan representasi advokasi kebijakan selama 1 tahun kedepan, karena semua kebijakan bermula dari proses pengalokasian anggaran, dan proses itu bernama APBN
Hidup Mahasiswa..
Hidup Rakyat Indonesia!!

Humas BEM UI:
Ilham Dwi (085697226883)

Liputan Media (Okezone.com) Aksi 28 Juli 2010 (Operasi Pasar Jalanan)

BEM UI Gelar Operasi Pasar di Istana Hari Ini!

Marieska Harya Virdhani - Okezone

Rabu, 28 Juli 2010 - 08:00 wib

Ilustrasi: ist.

DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) akan berunjuk rasa aksi damai dengan melaksanakan operasi pasar (OP) di depan Istana Negara Rabu (28/7/2010). Aksi ini menuntut pemerintah terkait semakin melambungnya harga kebutuhan pokok. Hal itu menurut mereka semakin membebani masyarakat terutama menjelang bulan puasa.

Menurut Humas BEM UI Ilham Dwi K, isu pangan dan sembako merupakan isu yang sangat sensitif sebab berdampak langsung kepada keberlangsungan hidup rakyat, terutama rakyat miskin. Ilham menambahkan, alasan klasik mengenai naiknya harga pangan selalu di seputar iklim atau masalah kelebihan permintaan, sedangkan bumi dan alam Indonesia sejatinya memiliki potensi bahkan tidak hanya untuk swasembada pangan bahkan juga berdaulat dalam hal pangan.

“Tahun ini kenaikan harga yang terjadi terhitung di luar normal, karena satu bulan sebelum bulan puasa pun harga-harga sudah melonjak naik, harga cabai meroket hingga 100 persen lebih dan disusul oleh beras, ayam, dan derivasi pangan lainya. Ini merupakan salah satu bentuk dampak psikologi pasar yang negatif sehingga masyarakat menaikkan harga secara spekulatif karena harga komoditas lain yang naik,” ujarnya kepada okezone, Selasa (27/07/10).

Ilham menambahkan, pemerintah seharusnya tidak lalai dan mampu mengidentifikasi masalah ini. Isu-isu klasik seperti kekurangan stok di pasar seharusnya sudah diantisipasi melalui operasi pasar. Kekeringan lahan akibat perubahan cuaca, kata Ilham, seharusnya sudah dapat diidentifikasi jauh-jauh hari untuk menjaga supply bahan-bahan pangan.

“Tengkulak-tengkulak yang bermain di sektor distribusi juga bukan hal yang baru, mereka sudah ada sejak lama dan tidak pernah ditindak secara tegas,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Ilham, BEM UI berinisiatif untuk mengadakan operasi pasar di depan Istana, sebagai bentuk kritik sosial terhadap kelambanan pemerintah dalam mengantisipasi naiknya harga pangan. BEM UI, kata Ilham, mengajukan tiga tuntutan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

“Pemerintah harus mampu atasi kenaikan harga, makelar pangan harus diberantas, dan harus ada pemberdayaan subsidi pupuk bagi petani kecil,” tandasnya.(rhs)

http://kampus.okezone.com/read/2010/07/27/373/357143/bem-ui-gelar-operasi-pasar-di-istana-hari-ini 

Liputan Media (Republika) Aksi 28 Juli 2010 (Operasi Pasar Jalanan)

Pemerintah Tak Serius Tangani Makelar Pangan
Rabu, 28 Juli 2010, 15:59:15 WIB
Laporan: Ari Purwanto

DEMONSTRASI
Jakarta, RMOL. Pemerintah harus bertanggung jawab atas melambungnya harga pangan yang terjadi belakangan ini.

Hal tersebut diteriakkan oleh Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada demontrasi yang digelar di depan Istana Negara, Rabu (28/7).

"Isu pangan dan sembako merupakan isu yang sangat sensitif. Sensitifnya isu ini dikarenakan berdampak langsung kepada keberlangsungan hidup rakyat, terutama rakyat miskin," ujar Ketua BEM UI, Imaddudin Abdullah, Rabu (28/7).

Bila kita telisik lagi, masih menurut Imaddudin, alasan klasik mengenai naiknya harga pangan selalu dikaitkan dengan masalah iklim atau masalah kelebihan permintaan, namun pemerintah selalu lamban untuk mengatasinya.

"Pemerintah harus tegas dan cepat dalam menjamin kebutuhan paling dasar ini, karena kita tentunya tidak menghendaki penderitaan bagi rakyat kecil," lanjut Iman.

Selain tuntutan itu, BEM UI juga meminta pemerintah untuk memberantas makelar pangan yang menyengsarakan petani kecil Indonesia serta pemberdayaan subsidi pupuk yang tepat sasaran untuk petani kecil.[arp]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/07/28/99597/Pemerintah-Tak-Serius-Tangani-Makelar-Pangan

release BEM UI MENUNTUT PENURUNAN HARGA SEMBAKO

SIARAN PERS 28 JULI 2010

BEM UI MENUNTUT PENURUNAN HARGA SEMBAKO


Isu pangan dan sembako merupakan isu yang sangat sensitif. Sensitifnya isu ini dikarenakan berdampak langsung kepada keberlangsungan hidup rakyat, terutama rakyat miskin. Bila kita telisik lagi, alasan klasik mengenai naiknya harga pangan selalu diseputar iklim atau masalah kelebihan permintaan, sedangkan bumi dan alam Indonesia sejatinya memiliki potensi bahkan tidak hanya untuk swasembada pangan bahkan juga berdaulat dalam hal pangan.

Kenaikan harga bahan pangan ini sudah menjadi suatu rutinitas setiap tahunnya, namun untuk tahun ini kenaikan harga yang terjadi terhitung diluar normal, karena satu bulan sebelum bulan puasa pun harga-harga sudah melonjak naik, sebut saja harga cabe yang meroket hingga 100% lebih dan disusul oleh beras, ayam, dan derivasi pangan lainya, ini merupakan salah satu bentuk dampak psikologi pasar yang negatif sehingga masyarakat menaikkan harga secara spekulatif karena harga komoditas lain yang naik.

Kondisi seperti ini pada akhirnya justru mengorbankan rakyat karena tiba-tiba harga naik dengan sangat cepat dan mencekik rakyat. Pemerintah seharusnya tidak lalai dan mampu mengidentifikasi masalah ini, isu-isu klasik seperti kekurangan stok di pasar seharusnya sudah diantisipasi melalui operasi pasar, kekeringan lahan akibat perubahan cuaca seharusnya sudah dapat di identifikasi jauh-jauh hari untuk menjaga supply bahan-bahan pangan, tengkulak-tengkulak yang bermain di sektor distribusi juga bukan hal yang baru, mereka sudah ada sejak lama dan tidak pernah ditindak secara tegas.

Untuk itulah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), berinisiatif untuk mengadakan operasi pasar di depan Istana, sebagai bentuk kritik sosial terhadap kelambanan pemerintah dalam mengantisipasi naiknya harga pangan. Karena menurut kami, jika untuk hal yang paling dasar saja seperti masalah perut rakyat, Pemerintah sudah lalai, jangan harap akan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tegaknya supremasi hukum, pendidikan yang berkualitas, dan terwujudnya mimpi-mimpi bernegara lainya. Oleh karena itu kami, BEM UI menuntut:

1.Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak cepat mengatasi kenaikan bahan pokok.
2.Pemberantasan makelar pangan yang menyengsarakan petani kecil Indonesia.
3.Pemberdayaan subsidi pupuk yang tepat sasaran untuk petani kecil.

Pemerintah harus tegas dan cepat dalam menjamin kebutuhan paling dasar ini, karena kita tentunya tidak menghendaki penderitaan bagi rakyat kecil. Tuntutan ini berasal dari kecintaan yang mendalam terhadap negeri ini.

Hidup Mahasiswa!!!
Hidup Rakyat Tertindas Indonesia!!!


Humas BEM UI:
Ilham Dwi (085697226883)